Sistem dan Standar Akuntansi pada Negara-Negara ASEAN
Akuntansi diperkenalkan pertama kali di
Italia pada abad 14 dan 15 dilakukan dengan melakukan double entry bookkeeping
(sistem pembukuan berpasangan) yang diperkenalkan oleh Luca Pacioli. Menurut
American Accounting Association (AAA), akuntansi merupakan proses
mengidentifikasikan, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi, untuk
memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka
yang menggunakan informasi tersebut. Sedangkan sistem akuntansi itu sendiri
merupakan metode dan prosedur untuk mencatat dan melaporkan informasi keuangan
yang disediakan bagi perusahaan atau suatu organisasi bisnis.
Disetiap negara pasti memiliki Standar
maupun Sistem Akuntansi yang berbeda. Hal tersebut dapat dilihat dari perbedaan
falsafah di masing-masing negara seperti, kondisi ekonomi, sosial, budaya,
politik, hukum, serta pertahanan dan keamanan di masing-masing negara tersebut.
Berikut penjabarannya.
SISTEM AKUNTANSI DI
INDONESIA
Praktik akuntansi di Indonesia dapat
ditelusur pada era penjajahan Belanda sekitar tahun 1642. Praktik pembukuan yang
dilaksanakan Amphion Society yang berkedudukan di Jakarta terjadi pada tahun
1747. Perkembangan akuntansi di Indonesia, pada mulanya menganut sistem
kontinental, sama seperti yang dipakai Belanda. Sistem kontinental ini disebut
juga Tata Buku atau Pembukuan.
Pada tahun 1959 Ikatan Akuntan Indonesia
(IAI) didirikan untuk membimbing akuntan Indonesia. Pada tahun 1970 IAI membuat
kode dan diadopsi oleh prinsip dan dasar akuntansi berdasarkan Generally
Accepted Acounting Principles (GAAP). Sistem akuntansi Indonesia berfokus
kepada informasi yang dibutuhkan oleh investor diatas permintaan pemerintah.
Pada tahun 1974, IAI membuat komite standar akuntansi keuangan untuk membuat
standar keuangan.Di Indonesia, Komite Prinsip Akuntansi (KPA) merumuskan
standar Akuntansi untuk di sahkan oleh pengawas Pusat Ikatan Akuntan Indonesia
(IAI) sebagai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan berfungsi untuk menyesuaikan
dan menyusun laporan keuangan.
Pemerintah Indonesia telah mencanangkan
reformasi di bidang akuntansi. Salah satu reformasi yang dilakukan adalah
keharusan penerapan akuntansi berbasis akrual pada setiap instansi
pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah, yang dimulai
tahun anggaran 2008. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara dalam Pasal 36 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:
”Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis
akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16
undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama
pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum
dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.”
Akuntansi berbasis akrual adalah suatu
basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui,
dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi
tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau
dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan (recording)
sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan
informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat.
Penerapan sistem akuntansi pemerintahan
dari suatu negara akan sangat bergantung kepada peraturan perundang-undangan
yang berlaku pada negara yang bersangkutan. Ciri-ciri terpenting atau
persyaratan dari sistem akuntansi pemerintah menurut PBB dalam bukunya A Manual
for Government Accounting, antara lain disebutkan bahwa:
1. Sistem
akuntansi pemerintah harus dirancang sesuai dengan konstitusi dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara.
2. Sistem akuntansi pemerintah harus dapat
menyediakan informasi yang akuntabel dan auditabel (artinya dapat
dipertanggungjawabkan dan diaudit).
3. Sistem
akuntansi pemerintah harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan
untuk penyusunan rencana/program dan evaluasi pelaksanaan secara fisik dan
keuangan. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) adalah sistem akuntansi yang
mengolah semua transaksi keuangan, aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah
pusat, yang menghasilkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang tepat
waktu dengan mutu yang dapat diandalkan, baik yang diperlukan oleh badan-badan
di luar pemerintah pusat seperti DPR, maupun oleh berbagai tingkat manajemen
pada pemerintah pusat.
SISTEM AKUNTANSI DI
SINGAPURA
Singapore Standar Pelaporan Keuangan
(FRSs) adalah standar akuntansi yang diatur dalam Singapore Companies Act. Para
FRSs yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi (ASC), yang dibentuk oleh
Departemen Keuangan. Perusahaan asing tercatat di bursa efek Singapura mungkin
menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi tertentu yang
diakui secara internasional seperti SAK. FRSs erat model setelah SAK, dengan
modifikasi tertentu untuk tanggal efektif dan ketentuan transisi, persyaratan
pengukuran terhadap sifat kembali sebelum suatu tanggal tertentu, dan kriteria
pengecualian untuk konsolidasi, akuntansi ekuitas atau konsolidasi
proporsional.
Akuntansi berbasis akrual merupakan
salah satu pelaku utama standar akuntansi Singapura.Laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Dalam
dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat terjadi (dan
bukan sebagai kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan mereka dicatat
dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam laporan keuangan periode yang
mereka berhubungan . Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual
menginformasikan pengguna tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan
pembayaran dan penerimaan kas tetapi juga kewajiban untuk membayar tunai di
masa depan dan sumber daya yang merupakan kas yang akan diterima di masa depan
SISTEM AKUNTANSI DI
THAILAND
Sistem akuntansi di Thailand menghargai
transparansi dan kebutuhan informasi investor, mirip dengan negara
Anglo-Amerika. Setelah krisis keuangan tahun 1997. Thailand menerapkan
reformasi untuk meningkatkan kerjasama pemerintah dan meningkatkan investasi
untuk kompetisi. Perekonomian Thailand pulih dengan cepat dan mengalami
pertumbuhan yang bagus. Tingkat kemiskinan juga menurun sebagai akibat dari
penguatan ekonomi.
Standar akuntansi dikeluarkan oleh
ICAAT, yang didirikan pada tahun 1948. Tetapi, standar akuntansi Thailand harus disetujui oleh menteri keuangan dan
ditempatkan secara hukum sebelum perusahaan menggunakan mereka. Sekarang ICAAT
telah mengadopsi 21 dari seluruh standar IAS. Komisi bursa saham
Thailand mensyaratkan bahwa semua perusahaan yang mendaftarkan diri pada SET (bursa
saham Thailand) harus diaudit oleh auditor eksternal dan independen. Lebih jauh
lagi perusahaan yang ingin mendaftarkan diri dalam bursa harus memenuhi
beberapa persyaratan yang dibutuhkan oleh investor. Sebagai tambahan , ini
sudah diputuskan bahwa pengawasan perusahaan yang sudah masuk ke dalam bursa
saham yang dulunya dilakukan oleh menteri keuangan sekarang di pindahkan ke
Thailand SEC yang mana akan menghasilkan peraturan organisasi dan penekanan
hukum ke perusahaan yang sudah terdaftar dalam busrsa saham.
Prinsip akuntansi yang berlaku umum di
Thailand (Thai GAAP) didasarkan pada IASs dan SAK. Hanya beberapa Thai Standar
Akuntansi (Tass) seperti akuntansi atas restrukturisasi kredit bermasalah,
akuntansi untuk perusahaan investasi, hutang piutang dan utang buruk, dan
pengakuan pendapatan untuk bisnis real estat berasal dari US GAAP relevan.
Federasi Profesi Akuntansi (TPI) berencana untuk mengadopsi sepenuhnya SAK
sebagai GAAP Thailand untuk perdagangan aktif lima puluh perusahaan yang
terdaftar di Bursa Efek Thailand (SET 50) pada tahun 2011. Setelah itu, adopsi
penuh SAK oleh SET 100 yang direncanakan untuk 2013. Sisa dari perusahaan yang
terdaftar dan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Pasar Investasi
Alternatif (MAI) harus sepenuhnya mengadopsi SAK pada tahun 2015.
Para IASs dan SAK yang akan sepenuhnya
diterapkan ke semua perusahaan yang terdaftar sebagaimana dimaksud adalah yang
diterbitkan dalam volume terikat pertama 2009 (IFRS 2008). Bagi perusahaan
publik tidak terdaftar, TPI berencana untuk menerbitkan Tass dan TFRSs yang
setara dengan IASs dan 2006 SAK versi (IFRS 2006) untuk diterapkan di 2011.
Namun, FAP dapat mengeluarkan pemberitahuan untuk memberikan pengecualian untuk
beberapa Tass dan TFRSs yang terlalu sulit untuk diterapkan oleh perusahaan
non-publik.
Brunei Darussalam Accounting Standar
Council (BDASC) didirikan pada tanggal 1 Agustus 2011 melalui penegakan
Accounting Standar Orde (ASO) 2010. BDASC bertugas untuk mengeluarkan aplikasi
standar akuntansi untuk perusahaan dan badan-badan lainnya yang ada di Brunei
Darussalam. Kementerian Keuangan mengumumkan bahwa Yang Mulia Sultan Brunei
Darussalam telah menyetujui untuk penegakan Standar Akuntansi Orde 2010.
Tujuan utama dari Accounting Standar
Orde adalah untuk mengawasi praktek dan profesi di sector jasa akuntansi oleh
akuntan public di Brunei, dan untuk memastikan bahwa akuntan public mematuhi
standard dan persyaratan prosedur yang ditentukan dalam kepentingan public.
Langkah itu di ambil dalam menegakkan perintah Sultan Brunei yang juga telah
menyetujui pembentukan komite, yaitu Komite Pemantau Akuntan Public yang akan
bertanggung jawab untuk mengawasi Akuntan Publik dan mengawasi praktik
akuntansi.
Diharapkan bahwa Standar Akuntansi Orde
2010 di Brunei Darussalam akan membawa berbagai manfaat pada masyarakat.
Termasuk meningkatkan transparansi dan konsistensi dalam penyusunan dan
penyajian laporan keuangan oleh perusahaan komersial untuk memungkinkan para
pemangku kepentingan untuk melakukan evaluasi , sementara pada saat yang sama
memenuhi persyaratan yang terkait.
SISTEM AKUNTANSI DI
MALAYSIA
Seperti Indonesia, sistem resmi Malaysia berasal dari
Inggris. Seperti yang sudah diperkirakan, sistem akuntansi ini juga membidik
untuk bertemu dengan informasi yang diperlukan oleh investor. The Malaysian
Institute of Accounting (MIA) telah didirikan dibawah pengawasan regular
perkumpulan profesi akuntan di Malaysia. Tapi, Malaysia merestrukturisasi
sistem akuntansinya pada tahun 1997 dengan Financial Reporting Act, yang dibuat
oleh Fiancial Reporting Foundation (FRF)/Badan pelaporan keuangan dan
Malaysian Accounting Standart Board (MASB). FRF mengawasi pekerjaan MASB tetapi
tidak terlibat dalam proses standarnya. MASB adalah badan independen yang di
ciptakan untuk mengembangkan dan mengajukan standar akuntansi di Malaysia.
Kerangka kerja baru ini dibuat dengan proses standar yang representatif
dengan pengguna, pembuat kebijakan, dan akuntan.
Perusahaan yang terdaftar di Malaysia diwajibkan untuk
menyiapkan laporan keuangan wajib sesuai dengan standar akuntansi yang
disetujui diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Malaysia (MASB). Perusahaan
asing yang terdaftar di bursa saham di Malaysia dapat mempersiapkan laporan
keuangan sesuai dengan standar akuntansi tertentu yang diakui secara
internasional seperti SAK. MASB memiliki dua set standar akuntansi disetujui,
yaitu:
·
MASB
Disetujui Standar Akuntansi Entitas Selain Entitas Swasta - Standar Pelaporan
Keuangan (FRSs); dan
·
MASB
Disetujui Standar Akuntansi Entitas Swasta - Badan Standar Pelaporan Swasta
(PERSs).
Pada tanggal 1 Agustus 2008, Yayasan
Pelaporan Keuangan yang mengawasi operasi MASB dan MASB mengeluarkan pernyataan tentang rencana mereka
untuk konvergensi penuh dari FRSs dengan SAK yang dikeluarkan oleh IASB 1
Januari 2012. Staf MASB telah mengeluarkan kalender usulan yang menyediakan
waktu adopsi sementara dari SAK yang diterbitkan oleh IASB pada 19 Juni 2009. Entitas Swasta yang menerapkan PERSs
akan terus melakukannya sampai waktu seperti ini, MASB memutuskan sebaliknya.
SISTEM AKUNTANSI DI
VIETNAM
Globalisasi membawa
pengaruh mendasar pada
pergerakan informasi dan perpindahan modal. Multi
National Corporation (MNC)
beroperasi di berbagai negara
dengan berbagai macam standar
pelaporan keuangan.
Sementara itu dalam
pengambilan keputusan investasi, investor memerlukan informasi
ekonomi dari perusahaan terkait. IFRS
(International Financial Reporting
Standards) menjawab tantangan bagaimana pelaporan keuangan harus
dilakukan. Arus besar dunia
sekarang ini sedang
menuju ke dalam satu
standar pelaporan. Satu per
satu negara di dunia saat ini mulai mengadopsi IFRS.
Di
Vietnam, dalam menyusun standar akuntansinya telah mengadopsi IFRS. Standar
akuntansi ini berlaku bagi semua jenis perusahaan termasuk perusahaan yang
terdaftar di bursa. IFRS (International Financial Accounting Standard) adalah
suatu upaya untuk mempekuat arsitektur keuangan global dan mencari solusi
jangka panjang terhadap kurangnya transparansi informasi keuangan.
Adopsi penuh
standar akuntansi internasional adalah
mengadopsi standar
akuntansi internasional secara penuh
tanpa adanya perubahan-perubahan untuk diterapkan di suatu negara. Adopsi dan
implementasi standar akuntansi internasional (IAS) yang sekarang menjadi International Financial
Reporting Standard (IFRS) bukanlah suatu yang
mudah.
Sumber
:
