PERBANDINGAN DESKRIPTIF SISTEM AKUNTANSI DI NEGARA-NEGARA ASEAN (INDONESIA, SINGAPURA, THAILAND, BRUNEI DARUSSALAM, VIETNAM, MALAYSIA)

Sistem dan Standar Akuntansi pada Negara-Negara ASEAN

 

Akuntansi diperkenalkan pertama kali di Italia pada abad 14 dan 15 dilakukan dengan melakukan double entry bookkeeping (sistem pembukuan berpasangan) yang diperkenalkan oleh Luca Pacioli. Menurut American Accounting Association (AAA), akuntansi merupakan proses mengidentifikasikan, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Sedangkan sistem akuntansi itu sendiri merupakan metode dan prosedur untuk mencatat dan melaporkan informasi keuangan yang disediakan bagi perusahaan atau suatu organisasi bisnis.

Disetiap negara pasti memiliki Standar maupun Sistem Akuntansi yang berbeda. Hal tersebut dapat dilihat dari perbedaan falsafah di masing-masing negara seperti, kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, serta pertahanan dan keamanan di masing-masing negara tersebut. Berikut penjabarannya.

SISTEM AKUNTANSI DI INDONESIA

Praktik akuntansi di Indonesia dapat ditelusur pada era penjajahan Belanda sekitar tahun 1642. Praktik pembukuan yang dilaksanakan Amphion Society yang berkedudukan di Jakarta terjadi pada tahun 1747. Perkembangan akuntansi di Indonesia, pada mulanya menganut sistem kontinental, sama seperti yang dipakai Belanda. Sistem kontinental ini disebut juga Tata Buku atau Pembukuan.

Pada tahun 1959 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) didirikan untuk membimbing akuntan Indonesia. Pada tahun 1970 IAI membuat kode dan diadopsi oleh prinsip dan dasar akuntansi berdasarkan Generally Accepted Acounting Principles (GAAP). Sistem akuntansi Indonesia berfokus kepada informasi yang dibutuhkan oleh investor diatas permintaan pemerintah. Pada tahun 1974, IAI membuat komite standar akuntansi keuangan untuk membuat standar keuangan.Di Indonesia, Komite Prinsip Akuntansi (KPA) merumuskan standar Akuntansi untuk di sahkan oleh pengawas Pusat Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan berfungsi untuk menyesuaikan dan menyusun laporan keuangan.

Pemerintah Indonesia telah mencanangkan reformasi di bidang akuntansi. Salah satu reformasi yang dilakukan adalah keharusan penerapan akuntansi berbasis akrual pada setiap instansi pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah, yang dimulai tahun anggaran 2008. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 36 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: ”Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16 undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.”

Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan (recording) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat.

Penerapan sistem akuntansi pemerintahan dari suatu negara akan sangat bergantung kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada negara yang bersangkutan. Ciri-ciri terpenting atau persyaratan dari sistem akuntansi pemerintah menurut PBB dalam bukunya A Manual for Government Accounting, antara lain disebutkan bahwa:

1.  Sistem akuntansi pemerintah harus dirancang sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara.

2.  Sistem akuntansi pemerintah harus dapat menyediakan informasi yang akuntabel dan auditabel (artinya dapat dipertanggungjawabkan dan diaudit).

3.    Sistem akuntansi pemerintah harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk penyusunan rencana/program dan evaluasi pelaksanaan secara fisik dan keuangan. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) adalah sistem akuntansi yang mengolah semua transaksi keuangan, aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah pusat, yang menghasilkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang tepat waktu dengan mutu yang dapat diandalkan, baik yang diperlukan oleh badan-badan di luar pemerintah pusat seperti DPR, maupun oleh berbagai tingkat manajemen pada pemerintah pusat.

SISTEM AKUNTANSI DI SINGAPURA

Singapore Standar Pelaporan Keuangan (FRSs) adalah standar akuntansi yang diatur dalam Singapore Companies Act. Para FRSs yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi (ASC), yang dibentuk oleh Departemen Keuangan. Perusahaan asing tercatat di bursa efek Singapura mungkin menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi tertentu yang diakui secara internasional seperti SAK. FRSs erat model setelah SAK, dengan modifikasi tertentu untuk tanggal efektif dan ketentuan transisi, persyaratan pengukuran terhadap sifat kembali sebelum suatu tanggal tertentu, dan kriteria pengecualian untuk konsolidasi, akuntansi ekuitas atau konsolidasi proporsional.

Akuntansi berbasis akrual merupakan salah satu pelaku utama standar akuntansi Singapura.Laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Dalam dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat terjadi (dan bukan sebagai kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan mereka dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam laporan keuangan periode yang mereka berhubungan . Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual menginformasikan pengguna tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan pembayaran dan penerimaan kas tetapi juga kewajiban untuk membayar tunai di masa depan dan sumber daya yang merupakan kas yang akan diterima di masa depan

SISTEM AKUNTANSI DI THAILAND

Sistem akuntansi di Thailand menghargai transparansi dan kebutuhan informasi investor, mirip dengan negara Anglo-Amerika. Setelah krisis keuangan tahun 1997. Thailand menerapkan reformasi untuk meningkatkan kerjasama pemerintah dan meningkatkan investasi untuk kompetisi. Perekonomian Thailand pulih dengan cepat dan mengalami pertumbuhan yang bagus. Tingkat kemiskinan juga menurun sebagai akibat dari penguatan ekonomi. 

Standar akuntansi dikeluarkan oleh ICAAT, yang didirikan pada tahun 1948. Tetapi, standar akuntansi Thailand harus disetujui oleh menteri keuangan dan ditempatkan secara hukum sebelum perusahaan menggunakan mereka. Sekarang ICAAT telah mengadopsi 21 dari seluruh standar IAS.  Komisi bursa saham Thailand mensyaratkan bahwa semua perusahaan yang mendaftarkan diri pada SET (bursa saham Thailand) harus diaudit oleh auditor eksternal dan independen. Lebih jauh lagi perusahaan yang ingin mendaftarkan diri dalam bursa harus memenuhi beberapa persyaratan yang dibutuhkan oleh investor. Sebagai tambahan , ini sudah diputuskan bahwa pengawasan perusahaan yang sudah masuk ke dalam bursa saham yang dulunya dilakukan oleh menteri keuangan sekarang di pindahkan ke Thailand SEC yang mana akan menghasilkan peraturan organisasi dan penekanan hukum ke perusahaan yang sudah terdaftar dalam busrsa saham. 

Prinsip akuntansi yang berlaku umum di Thailand (Thai GAAP) didasarkan pada IASs dan SAK. Hanya beberapa Thai Standar Akuntansi (Tass) seperti akuntansi atas restrukturisasi kredit bermasalah, akuntansi untuk perusahaan investasi, hutang piutang dan utang buruk, dan pengakuan pendapatan untuk bisnis real estat berasal dari US GAAP relevan. Federasi Profesi Akuntansi (TPI) berencana untuk mengadopsi sepenuhnya SAK sebagai GAAP Thailand untuk perdagangan aktif lima puluh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Thailand (SET 50) pada tahun 2011. Setelah itu, adopsi penuh SAK oleh SET 100 yang direncanakan untuk 2013. Sisa dari perusahaan yang terdaftar dan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Pasar Investasi Alternatif (MAI) harus sepenuhnya mengadopsi SAK pada tahun 2015. 

Para IASs dan SAK yang akan sepenuhnya diterapkan ke semua perusahaan yang terdaftar sebagaimana dimaksud adalah yang diterbitkan dalam volume terikat pertama 2009 (IFRS 2008). Bagi perusahaan publik tidak terdaftar, TPI berencana untuk menerbitkan Tass dan TFRSs yang setara dengan IASs dan 2006 SAK versi (IFRS 2006) untuk diterapkan di 2011. Namun, FAP dapat mengeluarkan pemberitahuan untuk memberikan pengecualian untuk beberapa Tass dan TFRSs yang terlalu sulit untuk diterapkan oleh perusahaan non-publik.

SISTEM AKUNTANSI DI BRUNEI DARUSSALAM

Brunei Darussalam Accounting Standar Council (BDASC) didirikan pada tanggal 1 Agustus 2011 melalui penegakan Accounting Standar Orde (ASO) 2010. BDASC bertugas untuk mengeluarkan aplikasi standar akuntansi untuk perusahaan dan badan-badan lainnya yang ada di Brunei Darussalam. Kementerian Keuangan mengumumkan bahwa Yang Mulia Sultan Brunei Darussalam telah menyetujui untuk penegakan Standar Akuntansi Orde 2010. 

Tujuan utama dari Accounting Standar Orde adalah untuk mengawasi praktek dan profesi di sector jasa akuntansi oleh akuntan public di Brunei, dan untuk memastikan bahwa akuntan public mematuhi standard dan persyaratan prosedur yang ditentukan dalam kepentingan public. Langkah itu di ambil dalam menegakkan perintah Sultan Brunei yang juga telah menyetujui pembentukan komite, yaitu Komite Pemantau Akuntan Public yang akan bertanggung jawab untuk mengawasi Akuntan Publik dan mengawasi praktik akuntansi.

Diharapkan bahwa Standar Akuntansi Orde 2010 di Brunei Darussalam akan membawa berbagai manfaat pada masyarakat. Termasuk meningkatkan transparansi dan konsistensi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan oleh perusahaan komersial untuk memungkinkan para pemangku kepentingan untuk melakukan evaluasi , sementara pada saat yang sama memenuhi persyaratan yang terkait.

SISTEM AKUNTANSI DI MALAYSIA

Seperti Indonesia, sistem resmi Malaysia berasal dari Inggris. Seperti yang sudah diperkirakan, sistem akuntansi ini juga membidik untuk bertemu dengan informasi yang diperlukan oleh investor. The Malaysian Institute of Accounting (MIA) telah didirikan dibawah pengawasan regular perkumpulan profesi akuntan di Malaysia. Tapi, Malaysia merestrukturisasi sistem akuntansinya pada tahun 1997 dengan Financial Reporting Act, yang dibuat oleh Fiancial Reporting Foundation (FRF)/Badan pelaporan keuangan dan  Malaysian Accounting Standart Board (MASB). FRF mengawasi pekerjaan MASB tetapi tidak terlibat dalam proses standarnya. MASB adalah badan independen yang di ciptakan untuk mengembangkan dan mengajukan standar akuntansi di Malaysia. Kerangka kerja baru ini dibuat dengan proses standar  yang representatif dengan pengguna, pembuat kebijakan, dan akuntan.

Perusahaan yang terdaftar di Malaysia diwajibkan untuk menyiapkan laporan keuangan wajib sesuai dengan standar akuntansi yang disetujui diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Malaysia (MASB). Perusahaan asing yang terdaftar di bursa saham di Malaysia dapat mempersiapkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi tertentu yang diakui secara internasional seperti SAK. MASB memiliki dua set standar akuntansi disetujui, yaitu:

·         MASB Disetujui Standar Akuntansi Entitas Selain Entitas Swasta - Standar Pelaporan Keuangan (FRSs); dan

·         MASB Disetujui Standar Akuntansi Entitas Swasta - Badan Standar Pelaporan Swasta (PERSs).

Pada tanggal 1 Agustus 2008, Yayasan Pelaporan Keuangan yang mengawasi operasi MASB dan MASB mengeluarkan pernyataan tentang rencana mereka untuk konvergensi penuh dari FRSs dengan SAK yang dikeluarkan oleh IASB 1 Januari 2012. Staf MASB telah mengeluarkan kalender usulan yang menyediakan waktu adopsi sementara dari SAK yang diterbitkan oleh IASB pada 19 Juni 2009. Entitas Swasta yang menerapkan PERSs akan terus melakukannya sampai waktu seperti ini, MASB memutuskan sebaliknya.

SISTEM AKUNTANSI DI VIETNAM

Globalisasi  membawa  pengaruh  mendasar  pada  pergerakan  informasi dan  perpindahan modal.  Multi  National  Corporation  (MNC)  beroperasi  di berbagai  negara  dengan  berbagai macam  standar  pelaporan  keuangan. Sementara  itu  dalam  pengambilan  keputusan  investasi, investor memerlukan informasi ekonomi dari perusahaan terkait. IFRS  (International Financial Reporting  Standards) menjawab tantangan bagaimana pelaporan        keuangan  harus  dilakukan. Arus  besar  dunia  sekarang  ini  sedang  menuju ke  dalam  satu  standar  pelaporan. Satu  per  satu negara di dunia saat ini mulai mengadopsi IFRS.

Di Vietnam, dalam menyusun standar akuntansinya telah mengadopsi IFRS. Standar akuntansi ini berlaku bagi semua jenis perusahaan termasuk perusahaan yang terdaftar di bursa. IFRS (International Financial Accounting Standard) adalah suatu upaya untuk mempekuat arsitektur keuangan global dan mencari solusi jangka panjang terhadap kurangnya transparansi informasi keuangan.

Adopsi    penuh   standar  akuntansi   internasional    adalah   mengadopsi    standar akuntansi  internasional secara penuh tanpa adanya perubahan-perubahan untuk diterapkan di suatu negara. Adopsi dan implementasi standar akuntansi internasional (IAS) yang    sekarang menjadi International Financial Reporting Standard (IFRS) bukanlah suatu yang   mudah.

Sumber :

http://dosen.perbanas.id/wp-content/uploads/2015/06/Sistem-Akuntansi-beberapa-Negara-.pdf

www.zonasiswa.com/2015/01/pengertian-sejarah-akuntansi.html?m=1

 

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Sistem_akuntansi

 

http://annisa-fadilla.blogspot.co.id/2014/04/standar-akuntasi-dan-faktor-faktor-yang_17.html

http://nadiayolandam.blogspot.co.id/2013/03/standarisasi-akuntansi- negara-malaysia.html

http://destytrisnayannis.blogspot.co.id/2014/04/akuntansi-internasional-brunei.html

https://milamashuri.wordpress.com/seminar-akuntansi/penerapan-akuntansi-pemerintah berbasis-akrual/

http://octavitrisaaa.blogspot.co.id/2015/04/perkembangan-akuntansi-di-asia.html

http://yulitaning.blogspot.co.id/2012/03/harmonisasi-sistem-akuntansi-indonesia.html

            http://rhizkii.blogspot.co.id/2012/06/standard-akuntansi-di-berbagai-negara.gtml?showComment=1489327565257&m=1#c2067635008273225113